Pemerintah sudah kayak orang tua yang terlalu baik pada anak kos: duit jajan ditambah, aturan dilonggarkan, pintu rumah dibukakan… tapi anaknya tetap saja pulang pagi dengan nilai jeblok. Begitulah kira-kira hubungan pemerintah dengan pasar KPR sepanjang 2025 ini.
Stimulus sudah digelontorkan sepanjang tahun—dicemplungkan, disiram, bahkan mungkin sudah diguyur pakai ember. Tapi apa yang terjadi? KPR tetap anteng, adem ayem, tak menunjukkan tanda-tanda pulih.
Data Bank Indonesia malah bikin hati meringis. Pertumbuhan KPR per Oktober 2025 turun lagi ke 6,8%. Bulan sebelumnya masih 7,2%. Setahun lalu bahkan pernah 10,8%. Ibaratnya, dulu lari maraton… sekarang jalan cepat… kini tinggal jalan santai sambil sesekali berhenti beli gorengan.
Padahal pemerintah sudah kasih “paket komplit”—dari yang manis sampai yang pahit.
Mulai dari LTV dilonggarkan sampai 100%, alias bisa ambil rumah tanpa DP—promo yang biasanya bikin orang kalap. Lalu ada PPN DTP 100% untuk rumah di bawah Rp 2 miliar. Sampai KUR untuk sektor perumahan, biar pelaku usaha bisa ikut bantu nyalain mesin permintaan.
Tapi obatnya masuk… penyakitnya tetap ngeyel.
Yang naik malah kredit macet (NPL). Per Oktober 2025 berada di 3,28%. Memang sedikit lebih baik dari September yang 3,31%, tapi bila dibanding Oktober 2024 yang 2,69%, ini sudah kayak balon yang makin lama makin mengembang.
Masuk Komentar Daeng: “2025 Ini Aneh, Bos…”
Menurut Daeng Masiga, Mentor Redformation sekaligus anggota HIPNU, tahun ini bisa jadi anomali besar. Soalnya, bahkan rumah subsidi—yang biasanya paling kebal terhadap guncangan ekonomi—ikut-ikutan seret.
Di tahun normal, akhir tahun itu biasanya sudah kayak rebutan sembako: kuota hampir habis, pengembang harus saling sikut atau menunggu tahun depan untuk akad.
Tapi 2025 beda. Aneh beda.
Dari total 350 ribu unit subsidi yang disediakan, berdasarkan data BP TAPERA, baru 230 ribuan yang terserap. Masih ada sisa sekitar 120 ribuan unit nganggur. Sebanyak itu.
“Ini bisa anomali,” kata Daeng. “Tapi bisa juga karena berbagai insentif yang diguyur tahun ini memang tidak otomatis langsung berdampak. Butuh waktu untuk terserap. Butuh waktu untuk efektif.”
Ada pula program-program yang sebenarnya baru beneran jalan belakangan. Misalnya Kredit Program Perumahan, yang walaupun sosialisasinya sudah sejak tengah tahun—dan sudah ada yang jualan workshop-nya, kata Daeng sambil senyum—tapi efektifnya baru kerasa di Oktober–November.
Semua gebrakan baru ini, kata orang-orang, bagian dari Purbaya Effect—alias efek dari Menteri Keuangan baru yang mulai kerja sejak Agustus. Jadi wajar kalau dampaknya baru kelihatan tahun depan, bukan sekarang.
Tapi Ada Satu PR Penting yang Masih Nyangkut
Daeng juga ngasih peringatan: ada satu pekerjaan rumah yang belum disentuh serius, padahal krusial untuk naikin sektor perumahan.
Insentif pajak? Sudah.
Permodalan? Sudah.
KPR? Sudah.
Tapi ada tembok lain yang jauh lebih keras: kolektabilitas konsumen.
Sejak 2024, banyak calon pembeli—khususnya rumah subsidi—ditolak KPR karena terjerat pinjaman konsumtif berbunga tinggi: pinjol, paylater, dan teman-temannya. Skornya jelek, riwayat kreditnya cacat, jadi nggak bisa lolos.
Padahal ini masalah massal, bukan satu dua orang. Menteri PKP, Pak Ara, sudah sering banget bahas hal ini. Sampai bawa ke DPR segala. Tapi solusinya? Masih mantul-mantul.
Daeng berharap ada terobosan sebelum 2026, supaya tahun depan sektor perumahan tidak cuma hidup… tapi ghacor.
Semoga saja, ya. Karena kalau pemerintah sudah kasih semua jurus tapi pasar masih lesu, mungkin kita harus panggil dukun properti sekalian.
0 Komentar