Perang Jauh, Getarnya Sampai Sini Perangnya jauh.Di Timur Tengah.Antara Israel, Amerika Serikat, melawan Iran. Tapi getarnya terasa di sini.Di Indonesia.Di pasar.Di proyek.Di beton yang belum mengeras. Perang hari ini bukan lagi soal peluru.Perang hari ini soal harga.Harga minyak.Harga logistik.Harga ketidakpastian. Dan properti—sektor yang paling sensitif—langsung ikut tegang. Biaya Naik, Nafas Read more
Di tengah desiran angin pembangunan, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggulung lengan baju lagi—untuk masalah yang tak kunjung selesai: perumahan rakyat. Kabar ini datang bukan lewat bisik-bisik, tapi lewat pernyataan pejabat tinggi: rencana pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) bakal segera direalisasikan. Bang Ara panggilan akrab Menteri Perumahan dan Read more
Dunia properti berubah.Pelan tapi pasti.Lalu tiba-tiba cepat. Agen, marketing, dan developer kini berdiri di lintasan yang sama.Satu pasar.Satu konsumen.Satu tuntutan: cepat, rapi, dan transparan. Di 2026, properti bukan hanya soal lokasi.Tapi soal sistem. CRM Properti sebagai Tulang Punggung Penjualan CRM bukan hanya milik agen.Marketing memakainya.Developer membutuhkannya. Database konsumen tidak lagi Read more
Izin kini bisa keluar cepat. Sangat cepat. Bahkan otomatis. Tinggal klik. Tinggal unggah. Tinggal tunggu notifikasi. Tapi negara tidak mau hanya jadi tukang stempel. Tidak mau berhenti di meja izin. Tidak mau pulang sebelum rumah benar-benar jadi rumah. Di situlah Permen PKP Nomor 18 Tahun 2025 berdiri. Tegak. Jelas. Tegas. Read more
Mendapat tawaran lahan itu mudah.Mengambil keputusan membeli lahan, itu yang sulit. Sebab sekali tanda tangan.Sekali transfer.Dampaknya bisa puluhan tahun. Banyak perumahan gagal bukan karena rumahnya jelek.Tapi karena lahannya salah sejak awal. Di sinilah kelayakan bicara.Bukan soal murah.Tapi soal masuk akal. Legalitas Lahan sebagai Syarat Mutlak Akuisisi Langkah pertama selalu sama: Read more
Pemerintah kembali melanjutkan kebijakan insentif fiskal di sektor perumahan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2025. Regulasi ini mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Read more