Inilah kisah yang tidak diajarkan oleh brosur properti. Bukan pula ditayangkan oleh iklan pengembang besar yang jargonnya itu-itu saja: mewah, eksklusif, premium. Kisah ini lahir dari sebuah tanah kecil. Di Menteng. Dan dari pikiran liar seorang arsitek: Marco Kusumawijaya.
Di kota yang sibuk menyuruh rakyatnya tinggal jauh ke pinggiran, Marco justru mengajak warga kembali tinggal di pusat kota. Tapi dengan cara yang tidak biasa: rumah empat lantai, kolektif, dan dikelola koperasi. Tanpa pengembang. Tanpa marketing. Tanpa KPR.
Namanya: rumah flat.
Bukan apartemen.
Bukan rusun.
Bukan juga rumah deret.
Rumah flat itu: hunian tapak, empat lantai, diisi beberapa keluarga. Berdiri di atas tanah pribadi, tapi dibagi rasa bersama. Itu menurut Pergub DKI Nomor 31 Tahun 2022. Tapi menurut Marco, rumah flat adalah: hak yang ditata. Bukan aset yang diperdagangkan.
Rujak Center for Urban Studies sudah lama menyuarakan rumah flat. Tapi yang membuat ini meledak bukan lembaga. Bukan pula pemerintah.
Yang membuatnya hidup: satu orang yang punya tanah. Dan tak ingin menjualnya.
Marco punya tanah seluas 280 meter di Menteng. Sejak tahun 1990-an. Statusnya dulu: verponding—warisan kolonial. Dia tebus. Dia urus. Lalu, dia tinggal di sana.
Pandemi datang. Ia pikir rumahnya perlu direnovasi. Tapi renovasi biasa terasa terlalu biasa. Maka ia mulai berpikir gila: bangun rumah empat lantai. Tapi bukan untuk disewakan. Untuk ditinggali bersama. Lewat koperasi.
Ia ajak lima keluarga. Mereka sepakat. Mereka bentuk koperasi. Mereka bangun rumah flat pertama di Indonesia.
Tanpa blueprint. Tanpa contoh. Hanya dengan idealisme dan diskusi.
Rumah ini dibangun dengan skema sederhana tapi radikal: Marco tetap punya tanahnya. Tapi tanah itu disewakan ke koperasi selama 70 tahun. Harga sewa? Rp90 juta per tahun. Jadi, lima keluarga patungan bayar Rp7,5 juta per bulan.
Murah? Tergantung kacamata kita.
Yang pasti: tidak ada bunga bank, tidak ada marketing, tidak ada margin 30 persen ala pengembang.
Biaya pembangunan rumah flat ini ditekan ke Rp8 juta per meter. Padahal harga rata-rata bangunan empat lantai di Jakarta bisa Rp11 juta lebih. Caranya? Disepakati semua unit hanya punya satu kamar mandi. Hemat, tapi manusiawi.
Lalu semua biaya—dari bangunan, notaris, fasilitas bersama—dibayar bersama. Disebut “simpanan wajib koperasi.”
Semua dicatat. Semua transparan. Semua dibicarakan. Tak ada pengembang yang sembunyi-sembunyi.
Karena di koperasi, pemilik dan penghuni adalah orang yang sama.
Tapi tentu ada aturannya. Tak bisa dijual seenaknya. Tak bisa dipindah tangan semaunya. Kalau mau keluar, unit dikembalikan ke koperasi. Nilai simpanan dikembalikan. Sudah dihitung inflasi.
Kenapa? Karena rumah ini bukan investasi. Rumah ini adalah solusi.
Tak ingin dijadikan alat spekulasi. Tak ingin berubah jadi properti pasaran.
Dan ternyata, model ini menular.
Galuh Madistra di Matraman ikut tertarik. Dia punya lahan 686 meter—warisan orang tua. Dia ingin hidupkan lagi lahan itu. Tidak ingin hanya jadi kontrakan. Tidak ingin jadi ruko.
Dia ingin membangun Flat Matraman: hunian bersama, ramah anak, ramah lingkungan, dengan koperasi yang memayungi. Bahkan dirancang punya ruang komersial agar koperasi bisa hidup berkelanjutan.
Lalu muncul satu lagi di Pancoran. Dan akan muncul lagi. Dan lagi. Dan lagi.
Marco tidak menjual tanahnya meski bisa jadi miliarder dadakan. Dia lebih memilih keuntungan lain: bisa pilih tetangga. Bisa bentuk komunitas. Bisa hidup tenang.
Dan itulah yang tidak bisa dijual di marketplace mana pun.
Rumah flat menunjukkan bahwa kota bisa dibangun dari bawah. Dengan semangat. Dengan kepercayaan. Dengan akal sehat.
Jika semua rumah dibangun seperti ini, Jakarta tidak perlu lagi menara-menara tinggi yang menjulang tapi kehilangan jiwa.
Rumah yang baik bukan yang tinggi. Tapi yang bisa diisi tawa. Yang tidak membuat stres. Yang tidak menyingkirkan yang lemah.
Dan mungkin, yang seperti itu… dimulai dari rumah flat di Menteng.
Artikel disadur dari BBC.com
0 Komentar