Dunia perumahan di penghujung tahun ini bergerak dengan dinamika yang cukup berlapis. Pemerintah sudah menyiapkan kuota subsidi dalam jumlah besar. Para pengembang pun menyatakan kesiapan membangun sepanjang berbagai ketentuan teknis dapat dipenuhi. Di sisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), harapannya sederhana: bisa punya rumah dengan cicilan yang tetap masuk akal.
Sementara itu, serapan FLPP yang masih belum optimal turut menjadi perhatian banyak pihak. Di saat yang hampir bersamaan, muncul pula rencana penyesuaian harga rusun subsidi yang berpotensi mencapai kisaran Rp 500 juta. Perkembangan-perkembangan ini membuat ekosistem perumahan harus kembali menimbang keseimbangan antara kebutuhan, kemampuan, dan kebijakan.
Dengan berbagai perubahan yang berlangsung, tahun 2025–2026 menjadi periode yang menarik sekaligus krusial untuk melihat bagaimana arah sektor perumahan akan bergerak.
Kuota FLPP 350 Ribu, Serapan Baru 245 Ribu: Angkanya Besar, Gerakannya Pelan
Pemerintah telah menyiapkan kuota pembelian rumah subsidi melalui FLPP sebanyak 350 ribu unit tahun ini. Namun, hingga 10 Desember 2025, serapannya baru 245 ribu unit. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho tetap optimistis:
“Sampai saat ini progres kita tetap bagus. Tetap menunjukkan tren peningkatan realisasi yang positif, per hari ini (10 Desember 2025, red) sudah 245 ribu.”
Ia melanjutkan bahwa penyaluran tidak mengalami kendala besar. Bahkan di Jawa Barat—yang sempat bikin heboh karena Gubernur Dedi Mulyadi menghentikan izin pembangunan perumahan di Bandung Raya—semuanya masih berjalan normal.
“Yang sudah realisasi sudah cukup bagus di Jawa Barat (Jabar), tertinggi, nggak ada masalah.”
Namun, suasananya berubah ketika Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyindir keras para pengembang. Di depan para pelaku usaha, beliau mengingatkan bahwa kuota sudah dinaikkan berkali-kali, tapi penyerapannya masih jauh dari ideal.
“Saya sudah tingkatkan dari 200 ribu ke 300 ribu tahun 2024, menjadi 350 ribu. Hari ini saya cek belum sampai 250 ribu (penyerapan rumah subsidi).”
Bahkan muncul kekhawatiran soal anggaran yang bisa saja dipangkas kembali:
“Teman-teman, jangan sampai nanti dikurangi Pak Purbaya (anggaran FLPP). Waktu itu minta dengan gagah berani, ‘tolong Pak itu saja yang kami minta’. Semangat. Tentu ada kendala di lapangan, soal lahan, soal apa.”
Kuota jumbo memang terlihat megah. Tapi kuota tanpa serapan adalah seperti setandan pisang yang matang di kulkas: niatnya baik, tapi kalau tak segera dimakan ya menghitam sendiri.
Harga Rusun Subsidi Mau Disesuaikan, Bisa Tembus Rp 500 Juta
Sementara FLPP masih seret, drama lain muncul dari rencana penyesuaian harga rusun subsidi. Pemerintah melalui Kementerian PKP sedang membahas RUU Perumahan, termasuk harga rusun per meter dan per unit.
Menurut Heru, penyesuaian harga diperlukan untuk menjawab backlog perumahan di perkotaan:
“Untuk menjawab tantangan backlog di perkotaan… Untuk penyesuaian. Makanya nanti masih minta masukan lagi dari seluruh ekosistem.”
Harga rusun akan mengikuti Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Dan ketika ditanya apakah bisa mencapai Rp 500 juta, jawaban Heru membuat banyak orang spontan mengecek saldo tabungan.
“Ya bisa jadi.”
Selain harga, luasan rusun juga menjadi perdebatan. Pemerintah ingin menghadirkan rusun yang layak huni bagi keluarga, tetapi tipe 45 meter dinilai terlalu mahal untuk MBR.
“Nah itu masih juga perdebatan itu karena isunya kalau 45 meter menyangkut MBR mampu nggak untuk bayar.”
Dengan kata lain: idealisme menghadirkan hunian yang nyaman masih harus bernegosiasi keras dengan kemampuan dompet masyarakat.
MBR Masih Menunggu Ending yang Bahagia
Jika digabung, kedua isu ini menunjukkan satu pola besar: program perumahan kita masih butuh sinkronisasi yang lebih pas daripada sambungan bata ringan.
Kuota subsidi besar tapi serapan belum maksimal. Harga rusun mau disesuaikan tapi MBR belum tentu kuat mencicil. Developer juga harus menghitung ulang biaya lahan, perizinan, dan material yang terus naik. Pemerintah pun harus memastikan anggaran tidak mubazir dan tepat sasaran.
Semua pihak seperti sedang memegang bagian yang berbeda dari puzzle besar bernama “hunian layak dan terjangkau.”
Pada akhirnya, pertanyaan klasik itu kembali muncul seperti dialog wajib dalam film drama romantis:
“Jadi… kapan kita punya rumah sendiri?”
Jawabannya mungkin belum hari ini. Tapi semoga bukan “nanti aja, ya,” terus-terusan.
Sambil dengerin lagu Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja
Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan
Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan
Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan
S’gala harapan ‘kan datang yang kita impikan
0 Komentar