Ada masa ketika uang di bank terasa seperti air di waduk: penuh, tenang, tapi pintunya belum dibuka. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2025 menggambarkan suasana itu. Kredit perbankan tumbuh, tapi jalannya melambat. Dari sebelumnya 7,7 persen, kini hanya 7,36 persen secara tahunan, dengan total Rp 8.220 triliun. Bandingkan dengan Oktober tahun lalu yang masih ngebut di 10,92 persen. Bedanya terasa. Seperti jalan tol yang mendadak jadi jalur padat merayap.

Menariknya, kredit investasi justru melesat paling kencang: naik 15,72 persen yoy. Artinya, niat menanam modal masih ada. Namun kredit modal kerja dan kredit konsumsi malah ngos-ngosan. Konsumsi melemah, kerja juga tertahan. Padahal di saat yang sama, dana pihak ketiga (DPK) justru menguat signifikan, tumbuh 11,48 persen yoy. Uang ada. Tapi belum sepenuhnya bergerak.

Akibatnya, loan to deposit ratio (LDR) turun dari 87,5 persen menjadi 84,26 persen. Likuiditas bank, kata OJK, aman dan memadai. NPL memang naik tipis, tapi masih terkendali. Secara angka, sistem terlihat baik-baik saja.

Bukan Backlog Tapi Demand

Di titik inilah suara dari sektor properti mulai terdengar. Salah satunya dari Daeng Masiga, penggiat properti sekaligus Ketua Bidang OKK DPP HIPNU. Ia mengingatkan satu hal yang sering luput dibahas: backlog bukan demand.

Menurut ekonom Chatib Basri, investasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konsumsi. Tanpa demand, investasi hanya akan jadi wacana. Dalam properti, ini jadi makin relevan. Backlog adalah angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Tapi demand adalah cerita yang lebih rumit. Banyak orang butuh rumah, iya. Tapi tidak semua mau dan mampu beli rumah.

“Demand itu backlog plus mau dan mampu,” kira-kira begitu logikanya. Dan mau serta mampu ini, kata Daeng, tidak jatuh dari langit. Tidak bisa cuma diserahkan ke invisible hand pasar. Ia harus diciptakan.

Di sinilah istilah create demand jadi penting. Membuat yang belum mampu jadi mampu. Kalau bisa, yang belum mau jadi mau. Bukan lewat mantra, tapi lewat program terobosan. Lewat kebijakan yang berani. Lewat kreativitas pengusaha.

Insentif Masih Belum Cukup

Selama ini, negara cenderung fokus di sisi supply. KPR diberi insentif. Skema pembiayaan dipermudah. Relaksasi persyaratan teknis terus didorong. Itu perlu, tapi belum cukup. Karena kalau penghasilan masyarakat stagnan, kredit semurah apa pun tetap tak terjangkau.

Tahap berikutnya, kata Daeng, adalah menggarap sisi demand secara serius. Industrialisasi yang membuka lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terasa di dompet, bukan cuma di grafik BPS. Ketika orang punya kerja, punya penghasilan, dan punya kepastian, barulah rumah masuk daftar belanja.

Properti Gerak, Ekonomi Terdongkrak

Sejarah membuktikan, sektor properti dan pertumbuhan ekonomi punya hubungan mesra. Ekonomi tumbuh, properti ikut naik. Properti bergerak, ekonomi ikut terdorong. Ia bukan sekadar sektor, tapi mesin.

Masalahnya, mesin tak bisa jalan kalau cuma dipanasi. Ia harus diberi bahan bakar. Dan bahan bakar itu bernama demand. Bukan sekadar angka backlog, tapi manusia yang benar-benar mau dan mampu membeli. Tanpa itu, kredit boleh likuid, bank boleh sehat, tapi rumah tetap jadi mimpi yang ditunda.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *