Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai isu yang berkembang menjelang pelantikan mereka menunjukkan bahwa sektor properti kemungkinan besar akan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Di satu sisi, deflasi cukup membuat tekanan pada sektor properti belakangan ini. Dalam polling yang dilakukan oleh BisnisProperti.ID minggu lalu, menunjukkan lebih dari 80% responden mengalami penurunan penjualan. Bahkan lebih dari 50% menyatakan menurun secara signifikan.
Lantas, apakah benar sektor properti bakal menjadi panglima dan kunci sukses pemerintahan baru ini? Jika benar, Eureka, new horizon is coming!
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Bakal Ditopang Oleh Sektor Properti
Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mengungkapkan strategi Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun. Hashim menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mencapai target tersebut adalah dengan mempercepat perkembangan sektor properti. Pasalnya, sektor ini memiliki hubungan erat dengan sekitar 185 industri turunan lainnya, sehingga dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Menurutnya, kontribusi sektor properti sangat besar dalam mendorong perekonomian nasional, yang akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam meraih pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
Hashim juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu mencontoh China, yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan mengandalkan sektor properti dan perumahan. Selama 35 tahun, sektor ini menjadi pendorong utama perekonomian China dan membantu negara tersebut keluar dari kemiskinan. Sementara itu, Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 8% dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dapat tercapai, mengingat pencapaian serupa pernah diraih pada era Presiden Soeharto. Menurutnya, dengan kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang lebih baik saat ini, pencapaian tersebut lebih mungkin terwujud.
Program 3 Juta Rumah
Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk mengatasi masalah perumahan rakyat di Indonesia yang belum terselesaikan, seperti backlog rumah dan kondisi rumah tak layak huni. Prabowo berjanji membangun 3 juta unit rumah, dengan rincian 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di pesisir, dan 1 juta di perkotaan. Program ini juga mencakup renovasi atau pembangunan 25 rumah per desa setiap tahun, yang totalnya mencapai 2 juta rumah di pedesaan. Sedangkan, untuk perkotaan, 1 juta rumah akan dibangun dalam bentuk hunian vertikal, seperti rusunami dan rusunawa, yang akan mengatasi masalah keterbatasan lahan.
Program ini bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pengentasan stunting, karena rumah yang layak huni berperan penting dalam kesehatan dan kualitas hidup anak-anak. Target pembangunan ini juga diharapkan dapat mencapai 16 juta rumah dalam lima tahun, dengan keterlibatan kontraktor kecil, UMKM, dan koperasi untuk proyek di desa. Sementara untuk pembangunan rumah di perkotaan, proyek apartemen murah terbuka bagi pengembang domestik maupun internasional, seperti perusahaan dari Qatar dan China. Program ini menunjukkan ambisi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui sektor perumahan.
Hendak Bebaskan PPN dan BPHTB
Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan dalam pemerintahan Prabowo Subianto, mengungkapkan rencana penghapusan pajak pembelian rumah, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak tersebut direncanakan untuk dihapus sementara pada awal masa jabatan Prabowo. Hashim menyebutkan bahwa langkah ini telah dibahas bersama pihak terkait, seperti Direktur Utama BTN dan anggota Satgas lainnya, dengan tujuan mengurangi beban pembeli rumah, khususnya di sektor properti. PPN sebesar 11% dan BPHTB yang sebesar 5% akan dihapus sementara waktu untuk meringankan biaya pembelian rumah selama 1 hingga 3 tahun pertama pemerintahan Prabowo.
Tujuan dari penghapusan pajak ini adalah untuk mendorong pemulihan sektor properti, yang diharapkan dapat memberikan stimulus bagi ekonomi Indonesia, serta membantu mengentaskan kemiskinan. Meski langkah ini akan mengurangi penerimaan negara, Hashim meyakini bahwa pendapatan negara akan tetap tercapai melalui sumber lain, seperti pajak kontraktor dan sektor terkait lainnya. Anggota Satgas, Bonny Z. Minang, menjelaskan bahwa kebijakan ini akan lebih fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun tidak menutup kemungkinan untuk memperkenalkan skema serupa bagi segmen menengah ke atas.
Pemisahan Perumahan dari Kementerian PUPR
Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua entitas terpisah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Langkah ini diungkapkan oleh Bonny Z. Minang, anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Prabowo, pada 9 Oktober 2024 di Jakarta. Menurut Bonny, pemisahan ini bertujuan untuk memperkuat sektor pekerjaan umum, mengingat pentingnya koordinasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Infrastruktur, terutama dalam sektor properti, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 2,4%. Bonny juga menambahkan bahwa tanpa dukungan infrastruktur yang baik, pertumbuhan ekonomi nasional sulit tercapai secara optimal. Meskipun demikian, Bonny tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai siapa yang akan mengisi posisi Menteri di Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang baru tersebut, dan menyarankan untuk menunggu pengumuman pada 21 Oktober 2024.
Rencana Angsuran KPR Hingga 40 Tahun
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berencana meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 334 ribu unit rumah subsidi per tahun. Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang, menjelaskan bahwa program KPR yang ditawarkan memungkinkan masyarakat membayar cicilan mulai dari Rp 300 ribu per bulan dengan bunga 11 persen dan tenor hingga 40 tahun.
Namun, program cicilan jangka panjang ini mendapat tanggapan beragam. Ligwina Hananto, seorang financial trainer, menilai bahwa kelebihan utama dari tenor panjang adalah cicilan yang lebih ringan setiap bulan, namun ada risiko jangka panjang, seperti ketergantungan finansial keluarga untuk waktu yang lama. Jika seseorang mulai mencicil pada usia 25 tahun dengan tenor 40 tahun, cicilan baru selesai saat mereka berusia 65 tahun, sementara usia pensiun di Indonesia rata-rata antara 55 hingga 58 tahun. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang perubahan aturan usia pensiun.
Pakar keuangan, Melvin Mumpuni, menyarankan agar masyarakat yang mengikuti program ini memastikan cicilan tidak melebihi 35% dari pendapatan bulanan mereka. Di sisi lain, Trioksa Siahaan dari LPPI memperingatkan risiko tinggi dari program cicilan jangka panjang ini, yang bisa menyebabkan kredit macet. Dia mengusulkan penggunaan asuransi kredit dan asuransi jiwa sebagai antisipasi terhadap potensi risiko tersebut.
Indeks Harga Saham Properti Meningkat Sejak Kemenangan Prabowo Gibran
Setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang dalam Pilpres 2024 pada 24 April, pasar saham Indonesia, khususnya indeks saham properti di IHSG, merespons positif. Indeks saham properti tercatat mengalami kenaikan sekitar 4% hingga 20 Mei 2024, mencerminkan optimisme investor terhadap masa depan sektor properti di bawah pemerintahan baru. Kenaikan ini dapat dipandang sebagai indikasi positif dari kepercayaan pasar terhadap kebijakan-kebijakan yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan sektor properti.
Namun, seiring dengan ketidakpastian politik dan ekonomi global, indeks saham properti sempat terkoreksi sekitar 8% pada periode hingga 27 Juni 2024. Koreksi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor properti memiliki prospek yang menarik, pasar saham tetap dipengaruhi oleh dinamika global dan domestik yang lebih luas, termasuk faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan kebijakan fiskal.
Namun, sejak bulan Juli hingga pertengahan Oktober 2024, indeks saham properti kembali menunjukkan tren positif, dengan peningkatan mencapai sekitar 40%. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap sektor properti mulai pulih dan tumbuh lebih kuat setelah adanya sinyal-sinyal positif dari pemerintahan Prabowo-Gibran mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur dan properti yang ambisius, seperti program 3 juta rumah.
Sektor saham properti memang sangat sensitif terhadap perubahan, baik di level domestik maupun global. Meskipun dipengaruhi oleh banyak faktor, lonjakan indeks saham properti pasca kemenangan Prabowo menunjukkan bahwa investor memiliki keyakinan bahwa sektor ini akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur dan perumahan massal diprediksi akan membawa dampak positif jangka panjang bagi perekonomian Indonesia, yang tentu akan tercermin dalam kinerja saham properti yang terus menguat.
Deng Xiaoping Adalah Idola Prabowo
Salah satu sosok yang sangat Prabowo kagumi adalah Deng Xiaoping, pemimpin revolusi Partai Komunis Tiongkok pada era 1970-an. Deng, yang merupakan penerus Mao Zedong, berhasil mengubah Tiongkok dari negara miskin menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Salah satu program utama yang diterapkan Deng adalah pembangunan sektor perumahan, yang menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama beberapa dekade. Meskipun sektor properti Tiongkok menghadapi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang terlihat pada kasus Evergrande, namun kontribusi sektor perumahan selama 35 tahun sebelumnya tak bisa dipandang remeh. Program perumahan yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang mendukung menjadikan sektor ini sebagai penggerak utama ekonomi Tiongkok. Keberhasilan ini menjadi contoh yang ingin diterapkan dalam pembangunan sektor properti di Indonesia, dengan tujuan serupa: mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.
Jadi gimana menurut Anda? Eureka?
0 Komentar